PENJELASAN PANITERA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERMASALAHAN PENCATATAN SIPIL

  • BY IRNI
  • ON 01 JULI 2019
  • 658 DIBACA
  • BERITA
https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_4917438529_ma.jpg

JAKARTA. Penjelasan Panitera Mahkamah Agung tentang Permasalahan Pencatatan Sipil sesuai surat permohonan penjelasan dari Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Republik Indonesia Nomor 472.2/18752/DUKCAPIL tanggal 10 Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

  1. Pencatatan Perkawinan Yang Tidak Dapat Memenuhi Persyaratan Pencatatan Perkawinan Agama/Penghayat Kepercayaan.
  2. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan tapi tidak bisa memperlihatkan Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama/Pemuka Penghayat?

Jawab:

  • Bagi pasangan yang beragama Islam harus melalui prosedur isbat nikah ke Pengadilan Agama (Ps. 7 ayat (2) dan (3) KHI);
  • Bagi pasangan yang beragama non-Islam harus menikah ulang dan dicatatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  1. Pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan belum memenuhi batas usia minimum perkawinan pada saat perkawinan tersebut dilakukan. Terkait dengan hal ini apakah untuk pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh yang bersangkutan setelah memenugi syarat umur masih diperlukan dispensasi pengadilan?

CONTOH: pasangan menikah pada saat umur 13 tahun dan mencatatan perkawinannya pada saat umur 20 tahun;

Jawab:

  • Syarat administrasi tersebut untuk pernikahan di bawah umur harus ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat maka mereka harus menikah ulang atau memperbaharui nikahnya (tajdid nikah) dan dicatatkan.
  1. Siapa yang dimaksud dengan “Pejabat Lain” dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Jawab:

  • Bunyi Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974: “dalam hal penyimpanan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat Lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita”. Ayat tersebut hendaknya dibaca “dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi ke Pengadilan”. Sedangkan frasa pejabat lain sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan tentang penjelasan mengenai pejabat lain, sehingga satu-satunya instansi yang berwenang memberikan dispensasi adalah pengadilan.
  1. Pencatatan Perkawinan Beda Agama

Contoh: Pemohon membawa Surat Keterangan Perkawinan dari Pemuka Agama Kristen tapi agama dalam KK dan KTP-el Pemohon Kristen dan Islam

Jawab:

  • Perkawinan beda agama tidak diakui oleh negara dan tidak dapat dicatatkan. Akan tetapi jika perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan agama salah satu pasangan dan pasangan yang lain menundukkan diri kepada agama pasangannya maka perkawinan tersebut dapat dicatatkan, misal jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Kristem maka dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, begitu pula jika perkawinan dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka perjawinan pasangan tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama.
  1. Pencatatan Kematian

Bagaimana cara pencatatan kematian herhadap:

  1. Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam Kartu Keluarga dan database kependudukan.

Jawab:

  • Untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013)
  1. Penduduk WNI yang meninggal namun jenazahnya tidak dapat ditemukan akibat kecelakaan pesawat terbang, kapal laut, dan bencana alam (tsunami, banjir, tanah longsong, gempa bumi, dll)

Jawab:

  • Apabila meninggal karena kecelakaan kapal laut dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Laut makan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan menetapan tentang kematiannya.
  • Apabilan meninggal karena kecelakaan pesawat terbang dan telah mendapatkan surat keterangan dari Kepala Dinas Perhubungan Udara maka diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematianya.
  • Apabilan meninggal karena stunami dan mayat tidak diketemukan dan setelah mendapatkan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat makan diajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya (Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013)
  1. Putusan/penetapan Pengadilan yang Amar Putusannya Bertentangan dengan Undang-Undangn Administrasi Kependudukan.

Bagaimanakah tindakan yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap putusan/penetapan pengadilan yang memerintahkan untuk dilakukan pencatatan perkawinan, perceraian, perubahan nama, pembatalan akta dan pengankatan anka yang bertentangan dengan asas domisili dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Jawab:

  1. Perkawinan dicatatkan di KUA atau Kantor DUKCAPIL yang ditunjuk oleh putusan pengadilan
  2. Perceraian dicatatkan di KUA atau Kantor DUKCAPIL tempat menikah dan di KUA atau Kantor DUKCAPIL tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
  3. Perubahan nama dicatatkan di Kantor DUKCAPIL di mana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor DUKCAPIL tempat tingkal yang bersangkutan;
  4. Pencatatan Pembatalan Akta dicatatkan di Kantor DUKCAPIL di mana peristiwa itu dicatat dan dicatatkan di Kantor DUKCAPIL tempat tinggal yang bersangkutan;
  5. Pengangkatan Anak dicatatkan di kantor DUKCAPIL di tempat orang tia angkatnya;

 

Demikian penjelasannya untuk menjadi maklum adanya.

Tags Terkait

Disdukcapil Kota Pontianak