Penjelasan Dirjen Dukcapil Prof. Zudan, Terkait Ketersediaan Blanko KTP-el

  • BY IRNI
  • ON 09 SEPTEMBER 2019
  • 376 DIBACA
  • BERITA
https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_5683372507_zudan_arif_fakrulloh2.jpg

Maraknya pengaduan masyarakat terkait kosongnya blanko KTP-el akhir-akhir ini menjadi perhatian khusus bagi Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Blanko KTP-el sendiri langsung diproduksi dan disebarkan oleh Dirjen Dukcapil ke Kabupaten/Kota se-Indonesia termasuk Disdukcapil Kota Pontianak.

Kali ini, Disdukcapil Kota Pontianak mengutip pernyataan langsung dari Direktur Jendral Dukcapil Prof Zudan pada wawancaranya dengan Radio Idola Semarang, pada tanggal 19 Agustus 2019.

***

Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri RI memiliki 23 (dua puluh tiga) output dengan standar yang sama mulai dari orang lahir sampai meninggal. Anak-anak baru lahir mendapatkan dokumen kependudukan berupa Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) sedangkan orang yang meninggal mendapatkan dokumen kependudukan berupa Akta Kematian. KIA sendiri mulai diberlakukan pada tahun 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak.

Pada mulanya semua dokumen dan data kependudukan memiliki masalah. Namun, secara bertahap Ditjen Dukcapil Kemendagri RI menyelesaikannya satu per satu. Permasalahan terdahulu adalah banyaknya anak yang tidak memiliki identitas akta kelahiran dan database kependudukan banyak yang ganda. Masyarakat tidak tahu jika mereka berpindah dan tidak melaporkan akan terbentuk data kependudukan ganda.

Data kependudukan yang ganda tersebut menyebabkan banyak permasalahan-permasalahan ditingkat pusat seperti bantuan sosial tidak akurat, BPJS tidak akurat, data kemiskinan tidak akurat dan lain sebagainya. Mulai dari tahun 2015 data ini terus Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI rapikan.

Dari 23 output yang dimiliki Dukcapil, KTP-el yang sampai hari ini menjadi kendala. Kendala yang terjadi pada KTP-el adalah:

  1. Awal mulanya terjadi kendala pada proses perekaman karena banyaknya alat yang rusak, sehingga pada saat tahun 2015 capaian perekaman KTP-el masih 75%. Tapi kondisi saat ini pada tahun 2019 perekaman sudah 99% yang menggambarkan bahwa proses perekaman sudah tidak ada kendala.
  2. Dari 99% tersebut ada 1-2 juta penduduk di Indonesia yang KTP-el nya belum jadi. Sudah merekam tapi KTP-el nya belum tercetak. Belum tercetaknya itu dikarenakan ada beberapa hal yang keluar dari rencana. Ditjen Dukcapil Kemendagri RI pada tahun 2019 mencetak blanko sebanyak 16 juta keping. Akan tetapi pada perjalanan waktu terjadi sesuatu yang sangat dinamis yang terjadi dilapangan yang ke luar dari rencana. Misalnya:
  • Adanya daerah-daerah yang melakukan pemekaran RT/RW yang belum terlapor di pusat. Sehingga belum termasuk perencanaan di tahun 2019.
  • Adanya perubahan nama jalan, pemekaran desa/kelurahan yang kemudian diikuti perubahan pencetakan KTP-el serta perubahan Kabupaten/Kota

Hal-hal yang disebutkan di atas berimplikasi terhadap ketersediaan stok Blanko KTP-el. Untuk diketahui bersama bahwa Blanko KTP-el di pusat saat ini tinggal 300.000 keping.

Baca : Surat Edaran Ditjen Dukcapil tentang Pelayanan Rekam Cetak KTP-el

Pada awal tahun 2019 bulan Januari – April terjadi peningkatan pencetakan baru KTP-el sebanyak 1 juta keping untuk keperluan Pilpres. Setelah pilpres, penduduk kembali ke daerah asal sehingga melakukan pencetakan ulang lagi. Fenomena yang terjadi adalah mengganti KTP hanya untuk mencoblos di daerah tertentu. Hal ini tentu menjadi permasalahan juga terkait ketersediaan Blanko KTP-el

Dukcapil sedang mengajukan permohonan anggaran pada Kementerian Keuangan untuk produksi blanko KTP-el, karena kunci kendala KTP-el adalah hanya dianggaran untuk mencetak blanko, karena untuk perekaman sudah 99%.

Kendala lainnya adalah tingginya keinginan masyarakat untuk mengganti KTP yang semulanya ada masa berlakunya menjadi KTP yang berlaku seumur hidup. Pak Zudan meminta agar Disdukcapil diberbagai daerah untuk tidak memberikan permohonan masyarakat seperti itu, dan untuk lembaga seperti bank tidak mensyaratkan KTP yang masa berlakunya seumur hidup. (ir)

Tags Terkait

Disdukcapil Kota Pontianak