Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Idealnya sebuah Standar Pelayanan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

    1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
    2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
    3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
    4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
    5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
    6. Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
    7. Berkeadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental

Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak Nomor 19 /Disdukcapil/Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak.

  1. Standar Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga (KK) (Umum dan terlambat)
  2. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
  3. Penerbitan Surat Keterangan Penduduk Non Permanen
  4. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)
  5. Legalisir Kartu Keluarga (KK)/Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
  6. Penggantian Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el)
  7. Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) Bagi Penduduk Orang Asing
  8. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penduduk Orang Asing
  9. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) Penduduk Orang Asing
  10. Pelaporan Surat Pindah Datang WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi (Umum dan terlambat)
  11. Penerbitan Surat Pindah Keluar WNI Antar Kabupaten/Kota/Provinsi
  12. Pelaporan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri (SKDLN)
  13. Penerbitan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri (SKPLN)
  14. Pelaporan Surat Pindah antar Kecamatan
  15. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
  16. Penerbitan Kutipan Akta Kematian
  17. Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan (Umum dan terlambat)
  18. Pencatatan Peristiwa Perkawinan di Tempat Ibadah
  19. Penerbitan Kutipan Akta Perceraian (Umum dan terlambat)
  20. Penerbitan Catatan Pinggir Pengesahan Anak (Umum, terlambat, dan melalui penetapan pengadilan)
  21. Penerbitan Catatan Pinggir Pengakuan Anak (Umum dan terlambat)
  22. Penerbitan Catatan Pinggir Pengangkatan Anak (Adopsi) (Umum dan terlambat)
  23. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran melalui Kerjasama dengan Rumah Sakit (RS), Rumah Sakit Bersalin (RSB), Klinik Bersalin (KB) dan Bidan Praktek Mandiri (BPM)
  24. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga secara online
  25. Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran dan Kematian melalui Percepatan Pelayanan di Kelurahan
  26. Pencatatan Lahir Mati
  27. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan (WNI-WNA)
  28. Pencatatan Perubahan Nama (Umum dan terlambat)
  29. Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya (Umum dan terlambat)
  30. Pelaporan Kutipan Akta Kelahiran, Kematian, Perkawinan dan Perceraian WNI di Luar Negeri (Umum dan terlambat)
  31. Penerbitan Kutipan 2 Akta (perbaikan data, akta yang rusak, hilang)
  32. Legalisir Kutipan Akta Pencatatan Sipil
  33. Pengaktifan Kembali Data Penduduk yang dibekukan
  34. Pengecekan/Verifikasi Data Penduduk Permintaan Pribadi
  35. Pengecekan/Verifikasi Data Penduduk Permintaan Organisasi Pemerintah/Swasta/Non Profit
  36. Permintaan Informasi Tentang Data Perkembangan Kependudukan
  37. Pemrosesan Data KTP-el yang Bermasalah
  38. Pencatatan Akta Kelahiran Terintegrasi