Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Idealnya sebuah Standar Pelayanan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

    1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
    2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
    3. Partisipatif. Penyusunan Standar pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
    4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
    5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
    6. Transparansi. harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
    7. Berkeadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental

Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak NOMOR 05.1/DISDUKCAPIL/TAHUN 2020 TENTANGPERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPILKOTA PONTIANAK NOMOR19TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKANDAN PENCATATAN SIPIL KOTA PONTIANAK.

DOWNLOAD di sini