PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2016

Setiap penduduk dikenakan Sanksi Administratif berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Peristiwa Kependudukan, dalam hal :

  1. Pindah datang bagi orang asing lewat 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah).
  2. Pindah ke Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia lewat 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
  3. Pindah datang dari Luar Negeri bagi Penduduk Warga Negara Indonesia lewat 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
  4. Pindah keluar negeri bagi orang asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas lewat 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
  5. Perubahan status Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Terbatas menjadi Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap lewat 14 (empat belas) hari dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
  6. Pindah datang penduduk WNI dari luar Kota Pontianak yang terlambat melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak lewat 1 (satu) bulan dikenakan denda sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).
  7. Pindah datang penduduk WNI dari luar Kota Pontianak yang terlambat melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak lewat 2 (dua) bulan dikenakan denda sebesar Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
  8. Pindah datang penduduk WNI dari luar Kota Pontianak yang terlambat melapor ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak lewat 3 (tiga) bulan keatas dikenakan denda sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).
  9. Penduduk batal pindah dari daerah asal ke tempat tujuan lewat 1 (satu) bulan dikenakan denda Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
  10. Penduduk batal pindah dari daerah asal ke tempat tujuan lewat 2 (dua) bulan dikenakan denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
  11. Penduduk batal pindah dari daerah asal ke tempat tujuan lewat 3 (tiga) bulan dikenakan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
  12. Penduduk melakukan perubahan data kependudukan pada Kartu Keluarga lewat 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

Setiap penduduk dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu Pelaporan Persitiwa Penting dalam hal :  

  1. Perkawinan terlambat melapor lewat dari 60 (enam puluh) hari dari tanggal perkawinan dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  2. Perkawinan dilakukan di luar negeri terlambat melapor lewat dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  3. Pembatalan perkawinan terlambat melapor lewat dari 90 (sembilan puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  4. Perceraian terlambat melapor lewat dari 60 (enam) puluh hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  5. Perceraian WNI diluar Negeri terlambat melapor lewat dari 60 (enam puluh) hari
    dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  6. Pembatalan perceraian terlambat melapor lewat dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  7. Pencatatan pengangkatan anak lewat dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  8. Pengangkatan  anak yang dilakukan di luar negeri lewat dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  9. Pengakuan anak lewat dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  10. Pengesahan anak lewat dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
  11. Perubahan nama lewat dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
  12. Perubahan status kewarganegaraan dari orang asing menjadi WNI lewat dari 60 (enam puluh hari) dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah);
  13. Persitiwa penting lainnya lewat dari 30 (tiga puluh) hari dikenakan denda sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah).

Untuk pelayanan:

  1. Akta kelahiran (umum/terlambat)
  2. Akta kematian (umum/terlambat)
  3. Pelaporan lahir mati,

tidak dikenakan sanksi administrasi (gratis)

Ketentuan di atas berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017.