1. Pengertian

Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan dilakukan berdasarkan laporan instansi terkait maupun dari penduduk yang telah berubah status kewarganegaraan dari WNA ke WNI maupun dari WNI ke WNA dan telah mempunyai keputusan / penetapan perubahan status kewarganegaraan dari instansi yang berwenang.

 

2. Hal-hal yang perlu diketahui

  1. Penduduk yg berubah status warganegara memperoleh serta dilindungi hak & kewajiban hukumnya sebagai warganegara
  2. Menghindari dan mencegah penduduk memiliki kewarganegaraan dan dokumen kependudukan ganda
  3. Menghindari terjadinya penyalahgunaan kepemilikan kewarganegaraan dan dokumen kependudukan ganda
  4. Memudahkan pendataan dan pengawasan penduduk khususnya warganegara asing di indonesia
  5. Mengamankan data dan dokumen pencatatan perubahan  kewarganegaraan
  6. Mendukung terciptanya tertib administrasi catatan sipil dan tertib administrasi kependudukan
  7. Perubahan WNI menjadi WNAdengan bukti Ketetapan Pemerintah Negara Asing ttg Perubahan Status Kewarganegaraan ybs dari WNI ke WNA, wajib segera melapor ke Dinas/Instansi Pelaksana Sipil atau Perwakilan RI di Negara Asing ybs
  8. Perubahan WNA menjadi WNIdengan bukti Kepres ttg Perubahan Status Kewarganegaraan dari WNA ke WNI & Berita Acara Sumpah, wajib segera melapor ke Dinas/Instansi Pelaksana yg menangani Pencatatan Sipil.

3. Persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan Dari WNI Menjadi WNA Di Luar Negeri

  1. Keputusan/Penetapan dari Pejabat/Instansi Negara Asing mengenai perubahan status kewarganegaraan seseorang dari WNI menjadi WNA ybs.
  2. Kutipan Akta Kelahiran/Akta Perkawinan. 
  3. Surat Pernyataan dari Kantor Perwakilan RI di negara ybs. 
  4. Paspor RI & Paspor dari negara ybs.
  5. KTP lama  (WNRI) & Kartu Identitas diri dari negara ybs.

4. Persyaratan Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan Dari WNA Menjadi WNI Di Indonesia

  1. Keputusan Presiden  tentang Perubahan Status Kewarganegaraan  ybs dari WNA ke WNI;
  2. Berita Acara Sumpah (BAS) Atau Janji Setia dihadapan Pejabat Dephukum dan Ham;
  3. Kutipan Akta Kelahiran atau Akta Perkawinan;
  4. KK  dan KTP  bagi WNA Tinggal Tetap;
  5. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) untuk WNA Tinggal Terbatas;
  6. Dokumen Imigrasi seperti KITAS/KITAB.
  7. Surat Tanda Melapor Diri (STMD).

5. Biaya

  • Pelaporan 0 s/d 60 hari sejak berita acara pengucapan sumpah tidak dipungut biaya (gratis)
  • Pelaporan lebih dari 60 hari sejak berita acara pengucapan sumpah, dikenakan sanksi administrative sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012.

6. Tindak Lanjut Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan