1. Pengertian

Batalnya hubungan suami istri sesudah dilangsungkan melalui pernikahan/perkawinan secara hokum agama dan tercatat secara hukum Negara, namun batal dikarenakan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hal-hal yang perlu diketahui

  1. Pembatalan perkawinan (non muslim) wajib dilaporkan oleh penduduk yg mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta Perkawinan.
  3. Berdasarkan laporan dimaksud, Pejabat Pencatat Sipil mengeluarkan Surat Keterangan pembatalan Akta dan membuat catatan pinggir pembatalan Akta

3. Persyaratan

  1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
  2. Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
  3. Kutipan Akta perkawinan
  4. KK dan KTP suami istri 

4.   Biaya

      BIAYA GRATIS SESUAI PERDA