1. Pengertian

Batalnya hubungan suami istri sesudah dilangsungkan melalui pernikahan/perkawinan secara hokum agama dan tercatatt secara hukum Negara, namun batal dikarenakan adanya syarat-syarat yang tidak terpenuhi menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

2. Hal-hal yang perlu diketahui

  1. Pembatalan perkawinan (non muslim) wajib dilaporkan oleh penduduk yg mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yg telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  2. Instansi Pelaksana mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta Perkawinan.
  3. Berdasarkan laporan dimaksud, Pejabat Pencatat Sipil mengeluarkan Surat Keterangan pembatalan Akta dan membuat catatan pinggir pembatalan Akta

3. Persyaratan

  1. KK dan KTP suami istri
  2. Putusan Pengadilan  tentang  Pembatalan Perkawinan 

4.   Biaya

  • Pelaporan 0 s/d 90 hari sejak tanggal di putuskan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Negeri tidak dipungut biaya (gratis)
  • Pelaporan lebih dari 90 hari setelah di putuskan pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Negeri di kenakan sanksi keterlambatan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2012.