1. Pengertian

adalah suatu alat bukti otentik yang dikeluarkan oleh Pemerintah/Instansi pelaksana kepada seorang pria dan seorang wanita dalam melaksanakan pencatatan perkawinan.

2. Hal-hal yang perlu diketahui

  1. Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan agama.
  2. Pelapor Pencatatan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili.
  3. Pejabat pencatatn sipil mencatatat pada register akta perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
  4. Kutipan Akta Perkawinan, masing-masing diberikan kepada suami dan istri.
  5. Pencatatan perkawinan berlaku juga bagi :
  • Perkawinan yg ditetapkan oleh Pengadilan
  • Perkawinan WNA yg dilakukan di Indonesia atas permintaan WNA ybs.
  1. Yang dimaksud dengan perkawinan yg ditetapkan oleh Pengadilan adalah perkawinan yg dilakukan antar umat yg berbeda agama.
  2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan
  3. Proses Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan pada Instansi Pelaksana (Disdukpil) paling lambat 14 (empat belas) hari

3. Persyaratan 

  1. Foto Copy Surat Nikah Agama (Gereja , Vihara , Makin)  Yang Sudah Dilegalisir  
  2. Foto Copy  KTP ( Suami-Isteri)  
  3. Foto Copy Kartu Keluarga (SIAK)  
  4. Foto Copy Akta Kelahiran  ( Suami-Isteri)  
  5. Surat Keterangan Lurah Setempat Asli atau  Model N1,N2,N4
  6. Surat Ijin Atasan/ Komandan Bagi TNI dan Polri
  7. Pas Photo Gandeng Berwarna Uk 6x4  = 4 Lembar
  8. Foto Copy Akta Kelahiran Anak Bagi Ybs Sudah Memiliki Anak  2 Rangkap  
  9. 2 (DUA) Orang Saksi  Yang Sudah Dewasa   +   Foto Copy KTPdan  materai Rp. 6.000.-            

BAGI ORANG ASING MELAMPIRKAN

  1. IC dan Pasport
  2. Surat Keterangan Status dari Negara Asal
  3. Rekomendasi dari Kedutaan / Konsulat

4. Biaya

  • Perkawinan terlambat melapor lewat dari 60 (enam puluh) hari dari tanggal perkawinan dikenakan denda sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)