1. Pengertian kematian

adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

2. Hal-hal yang perlu diketahui

  1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh krtua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
  2. Berdasarkan sebagaimana dimaksud  Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
  3. Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenasahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
  4. Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
  5. Proses Penerbitan  Akta Kematian pada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) paling lambat 14 (empat belas) hari.

3. Persyaratan Akta Kematian

  1. Surat Kematian dari Rumah Sakit, Puskesmas, Dokter dll
  2. Surat Keterangan Kematian dari RT setempat
  3. Surat Keterangan Kematian dari Lurah
  4. Foto Copy KTP dan KK yang meninggal
  5. Foto Copy KTP  dan KK  ahli  Waris/yang melaporkan
  6. Surat Nikah/Akta Perkawinan yang meninggal
  7. Akta Kelahiran yang meninggal

4. Biaya

  • Pelaporan kelahiran (umum/terlambat) sesuai PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2016 tidak dikenakan sanksi administrasi (gratis), ketentuan berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017.