1. Pengertian kematian

adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.

2. Hal-hal yang perlu diketahui

  1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua RT atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
  2. Berdasarkan sebagaimana dimaksud  Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
  3. Dalam hal terjadi ketidak jelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak diketemukan jenasahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
  4. Dalam hal terjadinya kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, instansi pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

3. Persyaratan Akta Kematian.

  1. Surat kematian, dengan penjelasan:     
  1. surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;
  2. surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;
  3. salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, dan bagi penduduk yang tidak terdaftar dalam Kartu Keluarga maupun database kependudukan.

    2. Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing

    3. Kartu Keluarga (KK)

    4. Fotocopy KTP-el (Pelapor, Saksi 2 orang)

    5. Fotocopy Dokumen pendukung ( Akta kelahiran, akta perkawinan/ buku nikah, Ijazah terakhir )

    6. Mengisi formulir pelaporan kematian yang dapat diunduh di sini

Jika dokumen rujukan sudah tidak dimiliki lagi, maka untuk mendapatkan Akta Kematian, harus ada penetapan Pengadilan Negeri.

     Pelaporan kematian WNI di luar NKRI

     Syarat Pelaporan kematian WNI di luar wilayah NKRI :

  1. Formulir pelaporan yang telah diisi lengkap
  2. Bukti pelaporan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia
  3. Kutipan Akta kematian
  4. KK
  5. KTP-el

 4. Biaya

  • Pelaporan kelahiran (umum/terlambat) sesuai PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2016 tidak dikenakan sanksi administrasi (gratis), ketentuan berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017.

BIAYA GRATIS SESUAI PERDA