1. Pengertian

Akta Kelahiran adalah suatu dokumen identitas autentik mengenai status seseorang dan bukti kewarganegaraan yang bersangkutan.

2. Hal-hal yang perlu diketahui

  1. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran
  2. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk di Instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili
  3. Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud tersebut di atas yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran dilaksanankan setelah mendapat keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat
  4. Proses Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran pada Instansi Pelaksana (Disdukpil) paling lambat 14 (empat belas) hari.

3. Persyaratan

Syarat akta lahir dimaksud berupa:

a) Asli surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran;

b) Fotocopy surat nikah/kutipan akta perkawinan yang dilegalisir oleh lembaga yang mengeluarkan;

c)  Fotocopy  Kartu Keluarga dimana penduduk  didaftarkan sebagai anggota keluarga;

d)  Fotocopy  KTP-el masing-masing yaitu orang tua/wali, pelapor, dan saksi 2 orang;

e)  Paspor bagi WNI bukan penduduk dan orang asing.

f)  Dalam hal Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi, maka pemohon melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran.

Syarat akta lahir untuk penggantian/hilang yaitu :

a) Surat Keterangan Kehilangan Kepolisian

b) Fotocopy KTP-el

c) Fotocopy KK

d) Fotocopy KTP-el untuk 2 (dua) orang saksi

e) Lampirkan fotocopy akta hilang yang lama

 

Sedangkan persyaratan akta lahir yang lama seperti tertera di bawah ini, tidak berlaku lagi.

  1. Foto Copy KK
  2. Foto Copy KTP orang tua suami istri
  3. Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit/Klinik Bersalin/Bidan Praktek dll
  4. Surat Keterangan Kelahiran dari Lurah Model (F-2.02)
  5. Foto Copy Surat Nikah/Akta Perkawinan  yang sudah dilegalisir
  6. Foto Copy KTP 2 (dua) orang  Saksi yang sudah dewasa
  7. Persetujuan Kepala Dinas/ Putusan Penetetapan Pengadilan Negeri  apabila kelahiran  melebihi batas waktu berdasarkan peraturan yang berlaku
  8. Surat Pernyataan  kelahiran apabila poin nomor 3 tidak ada

4. Biaya

  • Pelaporan kelahiran (umum/terlambat) sesuai PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK NOMOR 10 TAHUN 2016 tidak dikenakan sanksi administrasi (gratis), ketentuan berlaku sejak tanggal 1 Februari 2017.