Koordinasi KPU Kota Pontianak terkait Tindak Lanjut Permendagri 52/2020

  • BY ALDY
  • ON 27 DESEMBER 2021
  • 727 DIBACA
  • BERITA
https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_6989301479_27122021.png

Pontianak (27/12/2021). Bertempat di Ruang Kepala Dinas, Senin (27/12/2021) pada pukul 09.00 WIB, diselenggarakan koordinasi antara KPU Kota Pontianak dengan Disdukcapil terkait tindak lanjut Permendagri 52/2020 tentang batas daerah Kota Pontianak dengan Kabupaten Kubu Raya. Pertemuan ini adalah respon Disdukcapil terhadap surat KPU Kota Pontianak yang dilayangkan sebelumnya bahwa akan melakukan koordinasi untuk mengetahui perubahan administrasi kependudukan terhadap sejumlah warga di wilayah terdampak (Kelurahan Saigon, Kelurahan Parit Mayor, Kelurahan Pal Lima, dan Kelurahan Sungai Beliung -seperti pada gambar, red)  yang berimplikasi pada perubahan Data Pemilih untuk Pemilu. Kepala Dinas Kota Pontianak, Erma Suryani mengundang beberapa pihak terkait koordinasi KPU tersebut, seperti Bagian Pemerintahan Setda Kota Pontianak, Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat, dan Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya.

Dalam pertemuan yang dibuka oleh Sekretaris Disdukcapil Hermundi (mewakili Kepala Dinas yang pada saat yang sama harus hadir di kegiatan Evaluasi Realisasi Anggaran TA 2021 di Ruang Rapat Kantor Walikota), Ketua KPU Kota Pontianak, Deni Nuliadi, menyampaikan bahwa KPU dalam mempersiapkan Pemilu dan Pilkada berpijak pada 9 (sembilan) tahapan yang semua sangat tergantung dengan hasil Rekapitulasi Jumlah Penduduk. Beberapa diantaranya seperti tahapan untuk penentuan alokasi kursi Dapil, tahapan verifikasi Partai Politik, penyusunan Anggaran untuk Tahun 2024, dan perekrutan badan Ad Hoc. Mengingat pentingnya rekapitulasi jumlah penduduk, maka kejelasan perubahan administrasi kependudukan pada warga di wilayah terdampak adalah hal yang harus diperhatikan.

Bagian Pemerintahan Setda Kota Pontianak yang diwakili oleh Kasubbag Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Setda Kota Pontianak, Yeyen menyampaikan data terkait jumlah Kartu Keluarga yang terletak di wilayah terdampak. Untuk Kelurahan Saigon sebanyak 1.097 KK, kelurahan Parit Mayor sebanyak 75 KK, kelurahan Pal Lima sebanyak 51 KK, dan Kelurahan Sungai Beliung sebanyak 72 KK.

Pada kesempatan yang sama, Kamaluddin, Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk (Yandafduk) Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya, menjelaskan bahwa pemerintahan Kabupaten Kubu Raya sudah mempersiapkan hal – hal yang dibutuhkan untuk proses perpindahan penduduk, tetapi masih menunggu Peraturan Desa (Perdes) mengenai penamaan RT, RW di wilayahnya, yang hingga saat ini masih dalam proses.

Sementara Kabid Fasilitasi Dafduk Surianata dan Budi Arnando, Kabid Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) dari Disdukcapil Provinsi, menyampaikan bahwa pihak Provinsi akan selalu memonitoring dan sama-sama menaruh harapan agar Perdes yang dimaksud dapat cepat terealisasi, sehingga proses peralihan warga antar Kabupaten-Kota dapat segera terwujud.

Secara keseluruhan peserta yang hadir dalam koordinasi ini bersepakat bahwa setelah adanya kejelasan tentang Perdes, maka akan diupayakan proses perpindahan penduduk sesegera mungkin dengan tetap memperhatikan hal-hal teknis operasional yang ada di dalamnya, seperti misalnya pengurusan secara kolektif.

Hadir pada acara ini adalah perwakilan dari KPU Kota Pontianak yaitu Ketua, 2 (dua) anggota KPU beserta staf, Kasubbag Administrasi Pemerintahan dan Kewilayahan Setda Kota Pontianak dan staf, Kabid Fasilitasi Dafduk dan Kabid PIAK Disdukcapil Provinsi, Kabid Yandafduk dan staf Disdukcapil Kabupaten Kubu Raya, dan perwakilan Disdukcapil Kota Pontianak yaitu Sekretaris, Kabid PIAK dan Pemanfaatan Data, Plt. Kabid Yandafduk, Kasi Pengolahan dan Penyajian Data, Kasi SIAK, Kasi Pindah Datang dan analis data. (yip)