Dukcapil Cabut Hak Akses Verifikasi Data Kependudukan 8 Lembaga

  • BY IRNI
  • ON 09 SEPTEMBER 2020
  • 103 DIBACA
  • BERITA
https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/mPosts_5861786171_1577940662Zudan_PKS_RS.jpg

JAKARTA - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) memberi dukungan nyata dalam setiap proses e-KYC (electronic Know Your Customer) yang dilakukan lembaga jasa keuangan.

Dukungan itu diberikan berupa hak akses verifikasi data kependudukan untuk dicocokkan dengan data nasabah sederet lembaga jasa keuangan termasuk perbankan, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, perusahaan pelaku pasar modal, koperasi, dan lainnya.

Pemberian hak akses verifikasi data kependudukan ini berdasarkan pada amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa data kependudukan dari Kemendagri dapat dimanfaatkan untuk semua keperluan antara lain pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, dan penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Hak akses pemanfaatan data kependudukan diberikan oleh Ditjen Dukcapil dengan berlandaskan perjanjian kerja sama yang dibuat antara Ditjen Dukcapil Kemendagri dengan masing-masing lembaga jasa keuangan. Setelah mendapatkan hak akses, lembaga pengguna wajib memenuhi berbagai kewajiban yang tertuang di dalam perjanjian kerja sama (PKS). Kewajiban lembaga pengguna diantaranya adalah pemberian data balikan, penggunaan perangkat pembaca KTP-el, dan laporan per semester mengenai pelaksanaan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Lembaga pengguna yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam PKS, Ditjen Dukcapil Kemendagri mencabut hak akses verifikasi data kependudukan yang sebelumnya telah diberikan sebagai bentuk sanksi pelanggaran perjanjian kerja sama.

Berikut adalah lembaga jasa keuangan yang hak aksesnya dicabut oleh Ditjen Dukcapil Kemendagri lantaran terlambat melaksanakan kewajibannya:

  1. PT ASURANSI JIWA NASIONAL
  2. PT NISSAN FINANCIAL SERVICES INDONESIA
  3. PT BPD KALIMANTAN TENGAH
  4. PT BPD PAPUA
  5. PT BPD KALBAR
  6. PT GADAI CIPTA PELUANG
  7. PT INDONESIA DIGITAL IDENTITY (VIDA)
  8. KOSPIN LIMA GARUDA

***

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak sendiri juga telah melakukan perjanjian kerja sama (PKS) dengan lembaga pengguna ditingkat Kabupaten/Kota. Hingga saat ini, ada 12 lembaga yang telah menandatangi PKS untuk mendapatkan hak akses dan pemanfaatan data kependudukan.

Dua belas lembaga pengguna yang telah melakukan perjanjain kerja sama dengan Disdukcapil Kota Pontianak adalah :

  1. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP Kota Pontianak
  2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak
  3. Dinas Kesehatan Kota Pontianak
  4. Dinas Sosial Kota Pontianak
  5. Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Pontianak
  6. Kecamatan Pontianak Selatan
  7. Kecamatan Pontianak Barat
  8. Kecamatan Pontianak Timur
  9. Kecamatan Pontianak Utara
  10. Kecamatan Pontianak Kota
  11. Kecamatan Pontianak Tenggara
  12. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pontianak

Dari dua belas lembaga pengguna yang telah menandatangi PKS, baru dua instansi yang telah memanfaatkan hak akses data kependudukannya. Dua instansi tersebut adalah Dinas Kesehatan dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP.

Ke depannya, Disdukcapil Kota Pontianak terus berupaya untuk mensosialisasikan pemanfaatan data kependudukan terutama bagi pelayanan publik di Kota Pontianak. (ir)

Sumber : http://getar.id/2020/09/08/dukcapil-cabut-hak-akses-verifikasi-data-kependudukan-8-lembaga/

Tags Terkait

Disdukcapil Provinsi Kalimantan Barat Wonderful Borneo Kalbar Kota Pontianak