Berita & Pengumuman

Jadwal Sholat

https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/sPosts_9760153717_WhatsApp_Image_2019.08.19_at_11.06.08.jpeg

BY Irni ON 20 Agustus 2019
BERITA 19 DIBACA

GISA di Kampung KB Kapuas Ceria

Pontianak (20/08/2019). Pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2019 bertempat di Kampung KB Kapuas Ceria Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dalam hal pembuatan dokumen kependudukan. Pada...

https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/sPosts_6136846942_jumlah_penduduk.jpg

BY Irni ON 19 Agustus 2019
BERITA 189 DIBACA

JUMLAH PENDUDUK KOTA PONTIANAK SEMESTER I TAHUN 2019 BERJUMLAH 667.053 JIWA

Pontianak (19/08/2019). Berikut adalah data jumlah penduduk Kota Pontianak pada Semester I Tahun 2019 berdasarkan Data Konsolidasi Berkala Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di...

https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/sPosts_966293256_ZUDAN_FAVE_HOTEL.jpg

BY Irni ON 07 Agustus 2019
BERITA 67 DIBACA

Dukcapil Dorong Gunakan Card Reader KTP-el Hingga ke Layanan Mikro

Jakarta - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mendorong agar card reader KTP-el dapat diproduksi massal serta digunakan oleh berbagai lembaga dan ragam layanan. Hal itu ia anjurkan guna menggenjot...

https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/sPosts_4863955471_infografis_pp_40_2019.jpg

BY Yopie ON 06 Agustus 2019
BERITA 145 DIBACA

Penyelenggaraan Urusan Adminduk oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota dalam PP Nomor 40 Tahun 2019

Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23...

https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/sPosts_3391939445_DSC_5469.JPG

BY Irni ON 01 Agustus 2019
BERITA 237 DIBACA

Soft Launching Aplikasi Online Pelayanan Data Kependudukan Digelar

Pontianak (01/08/2019). Soft Launching Aplikasi Pendaftaran Online Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak yang berlangsung pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2019 di Aula Gedung Terpadu, Jl. Letjen Sutoyo, telah selesai digelar. Launching kali ini dihadiri oleh 80an...

https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/sPosts_8556904188_WhatsApp_Image_2019.07.24_at_16.15.07.jpeg

BY Irni ON 25 Juli 2019
BERITA 120 DIBACA

Koordinasi Disdukcapil dan BPS Terkait SP2020

Pontianak (25/07/2019). Menindaklanjuti Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 470/1798/Dukcapil-D tanggal 21 Juni 2019 perihal Dukungan kegiatan Pemetaan dan Persiapan Pelaksanaan Sensus Penduduk 2020, di mana Sensus Penduduk (SP2020) yang akan menggunakan Metode Kombinasi (Combined...

https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/sPosts_6940201974_PROF_ZUDAN_OMBUDSMAN.jpg

BY Irni ON 25 Juli 2019
BERITA 86 DIBACA

Ombudsman Akui Sistem Pemanfaatan Data Dukcapil Clear And Safety

Jakarta - Tanggapan miring mengenai pemberian hak akses verifikasi data kependudukan oleh lembaga swasta milik Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Dukcapil Kemendagri) berakhir. Ombudsman akhirnya mengakui bahwa pemberian hak akses verifikasi data...

https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/public/uploads/images/posts/sPosts_769152515_zudan_._pemanfaatan_data.jpg

BY Yopie ON 23 Juli 2019
BERITA 106 DIBACA

Zudan : Akses Data Penduduk Terbatas, Untuk Mencegah Kejahatan

Jakarta- Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh menegaskan tak ada permasalahan dalam penggunaan data kependudukan oleh lembaga swasta. Pemberian akses tersebut justru untuk melindungi dari tindak kejahatan. Pemberian...