Selamat Datang...

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat-Nya sehingga Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak (The Pontianak Agency of Population Administration and Civil Registry) dapat menyediakan layanan informasi kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan melalui layanan website dengan alamat http://disdukcapil.pontianakkota.go.id. Website ini dibangun guna memudahkan para pemangku kepentingan dalam memperoleh informasi tanpa kendala ruang dan waktu.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan meliputi pemerataan dan akses informasi, peningkatan mutu kebermaknaan dan daya saing serta meningkatkan pengelolaan, akuntabilitas dan pencitraan publik serta berusaha menciptakan aksesibilitas informasi yang akan menjadi penghubung antara pembuat kebijakan dengan para pemangku kepentingan. Aksesibilitas informasi harus adaptif, dan responsif terhadap perubahan zaman dan teknologi informasi.
Tertanda, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak
Drs. H. Suparma, M. Si.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semester I Tahun 2017 jumlah penduduk = 655.572 jiwa, jumlah Kepala Keluarga = 177.370 jiwa, dan jumlah wajib KTP = 465.169 jiwa

HIMBAUAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN VALIDASI DATA


Pontianak, 29 Februari 2016

Demi mempertegas terciptanya Tertib Administrasi Kependudukan dan Validasi data Kependudukan, maka dengan ini diberitahukan kepada seluruh masyarakat Kota Pontianak agar:

1. Melampirkan seluruh dokumen pendukung yang dimiliki berupa kutipan Akta Kelahiran, Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan, Ijazah dalam pengurusan surat pindah datang/keluar antar RT/RW, antar Kelurahan, antar Kecamatan, antar Kabupaten/Kota, dan antar Provinsi.

2. Bagi penduduk dengan status perkawinannya kawin/menikah harus pecah Kartu Keluarga, suami dan istri jadi satu Kartu Keluarga meskipun tinggal dalam satu rumah/alamat dengan orang tua yang bersangkutan.

3. Bagi penduduk dengan status perkawinannya kawin/menikah tetapi tidak memiliki Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan tidak dibenarkan untuk didaftarkan di Kartu Keluarga dengan status perkawinan Kawin, akan tetapi Belum Kawin dan Status Hubungan Dalam Keluarga adalah Lainnya dan untuk anggota keluarganya hasil perkawinan/pernikahan yang orang tuanya tidak memiliki Surat Nikah/Kutipan Akta Perkawinan Status Hubungan Dalam Keluarga Famili Lain.

Sekian dan Terima Kasih.


Jumlah Penduduk Kota Pontianak = 653.030, Lk=328.851 , Pr=324.179
Buka link berikut, http://disdukcapi...eadmore=64

INFO
Rakornas Dukcapil Jakarta 9-11 November 2017 hasilkan beberapa Rumusan (2)
Dikirim oleh  yopie yopie Postedpada  15-11-2017 04:09 15-11-2017 04:09 48  Dibaca 48 Dibaca  0 Komentar 0 Komentar
printer
Rakornas Dukcapil Jakarta 9-11 November 2017 hasilkan beberapa Rumusan (2)

Jakarta. Lanjutan dari berita sebelumnya tentang Rumusan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Hotel Bidakara Jakarta tanggal 9-11 November 2017. dengan tema "Konsolidasi Data Kependudukan dalam Rangka Menyukseskan Pilakda Serentak dan Pemilu 2019". Jika berita sebelumnya menjelaskan Rumusan Rakornas Dukcapil Jakarta November 2017 antara lain:

1). Perlunya kerjasama dalam penguatan Grand Design Sistem Administrasi Kependudukan, dan

2). Persiapan dan Penyerahan DAK2 dan DP4 untuk pilkada serentak 2018,

maka rumusan lainnya akan dijelaskan lebih detil yaitu:

3). Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Pencapaian Target Kinerja 2017,

4). Pelaksanaan Putusan MK terkait Aliran Kepercayaan,

5) Lainnya seperti Pengadaan Perangkat KTP-el  yang rusak melalui APBD, dan DAK sebagai pelengkap alokasi APBD bukan untuk mengurangi atau meniadakan APBD.

Berikut lanjutan rumusan Rakornas .  

 

 

; "> c) pelayanan tanpa permohonan (misalnya penerbitan Akta
Kematian tanpa menunggu adanya pengajuan).
d) penguatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui
upaya secara sistematis dan masif untuk meningkatkan komitmen
kepala daerah dan alokasi anggaran yang perlu didorong oleh
seluruh pihak serta maksimalisasi pemanfaatan Data
Kependudukan sebagai satu-satunya data perencanaan
pembangunan di daerah.
2. Pencapaian Target Kinerja
a). Dalam rangka suksesnya penyelenggaraan Pilkada 2018 dan
Pemilu 2019, Pemerintah mentargetkan seluruh wajib KTP
sebesar 189.630.855 jiwa sudah melakukan perekaman KTP-el
sampai dengan akhir Desember 2017 Saat ini jumlah penduduk
wajib KTP yang melakukan perekaman KTP-el telah mencapai
96,4%.
b). Berkaitan dengan pelaksanaan program peningkatan cakupan
kepemilikan akta kelahiran, maka target nasional kepemilikan
akta kelahiran di kalangan anak yang telah diamanatkan melalui
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,
yaitu sebesar : 75% pada tahun 2015, 77,5% pada tahun 2016,
80% pada tahun 2017, 82,5% pada tahun 2018, dan 85% pada
tahun 2019, diharapkan dapat tercapai. Pencapaian sebesar 85%
dimaksud justru ditargetkan dapat tercapai pada akhir tahun 2017
ini. Saat ini, cakupan kepemilikan akta kelahiran bagi penduduk
usia anak (0 - 18 tahun) telah mencapai 81,12%.
Terkait dengan target pemberian akta kelahiran untuk usia 0 – 18
tahun, pada akhir tahun 2017 capaian target nasional untuk
penerbitan kutipan akta kelahiran harus terealisir sebesar 85 %
dari jumlah anak usia 0 – 18 tahun sebanyak 81 juta anak.
Pemberian akta kelahiran ini sangat penting bagi pemenuhan hak
sipil anak, karena akta kelahiran merupakan hak dasar anak
untuk pemenuhan berbagai kepentingan tumbuh kembang dan
kehidupan anak
c). Pemanfaatan data kependudukan untuk SKPD di Pemerintah
Daerah akan menjadi target penilaian kinerja Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Bahwa pada tahun 2018,
ditargetkan minimal 50% SKPD Provinsi dan kabupaten/kota
telah melakukan pemanfaatan Data Kependudukan.
5
d). Dalam rangka mencapai target kinerja tersebut, diperlukan kerja
keras dan cerdas, melakukan terobosan dan inovasi untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat. Diantaranya dengan
membuka pelayanan pada hari libur (sabtu dan minggu), dimana
pelayanan tersebut tidak hanya difokuskan di kantor tetapi juga
dilaksanakan di tempat-tempat keramaian
D. PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUUXIV/2016
Tanggal 18 Oktober 2017, Keputusan Mahkamah Konstitusi yang
bersifat final dan mengikat, maka Kementerian Dalam Negeri akan
melaksanakan putusan tersebut dengan:
a. Mencantumkan aliran kepercayaan pada kolom agama di KK dan
KTP.
b. Merubah aplikasi SIAK.
c. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Agama dan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
d. Melakukan sosialisasi ke 34 Provinsi dan 513 kabupaten/kota.
e. Merevisi Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
E. LAIN-LAIN
1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden
Nomor 112 Tahun 2013, disebutkan bahwa perangkat keras dan
perangkat lunak untuk penerapan Kartu Tanda Penduduk
Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (KTP
elektronik) diberikan oleh Pemerintah kepada pemerintah provinsi
dan pemerintah kabupaten/kota hanya 1 (satu) kali.
Berkenaan dengan hal tersebut, diminta kepada pemerintah
daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat mengalokasikan
dana pengadaan perangkat KTP elektronik untuk mengganti
perangkat yang rusak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) provinsi dan kabupaten/kota masing-masing
dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri
tentang Pedoman Penyusunan APBD.
2. Bahwa DAK diperuntukkan untuk menjadi pelengkap pembiayaan
Adminitrasi Kependudukan baik di provinsi dan kabupaten/kota,
bukan untuk mengurangi alokasi ataupun meniadakan sama
sekalil alokasi APBD. Untuk itu, diminta agar Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencactatan Sipil dapat meyakinkan Kepala
Daerah maupun Panitia Anggaran setempat untuk mewujudkan
anggaran tersebut
Rakornas Dukcapil Jakarta 9-11 November 2017 hasilkan beberapa Rumusan (1)
Dikirim oleh  yopie yopie Postedpada  15-11-2017 02:48 15-11-2017 02:48 83  Dibaca 83 Dibaca  0 Komentar 0 Komentar
printer
Rakornas Dukcapil Jakarta 9-11 November 2017 hasilkan beberapa Rumusan (1)

Jakarta. Pada tanggal 9-11 November 2017 dilangsungkan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di di Hotel Bidakara Jakarta Jakarta dengan tema “Konsolidasi Data Kependudukan Dalam Rangka Menyukseskan Pilkada Serentak dan Pemilu 2019”. Rakornas  diikuti oleh Kepala Biro/Dinas yang menangani Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi dan Kabupaten/Kota beserta staf, Ketua KPU Provinsi serta Ketua Bawaslu Provinsi.

Dirjen Dukcapil: Negara Tidak Pernah Jual Data Kependudukan
Dikirim oleh  yopie yopie Postedpada  02-11-2017 03:58 02-11-2017 03:58 64  Dibaca 64 Dibaca  0 Komentar 0 Komentar
printer
Dirjen Dukcapil: Negara Tidak Pernah Jual Data Kependudukan

JAKARTA. Untuk mempermudah akses terhadap pemanfaatan data kependudukan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dalam hal ini Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Tapi, kemudian muncul kritikan, yang mempertanyakan langkah pemerintah tersebut. Dianggap, pemerintah telah menjual data kependudukan pada pihak ketiga. Menanggapi itu, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakrulloh, mengatakan pemanfaatan data kependudukan untuk penyelenggaraan pembangunan merupakan perintah Pasal 58 UU 24 tahun 2013. Sehingga, kerjasama yang telah dilakukan Kemendagri, dalam rangka melaksanakan perintah UU tersebut.

Pertanyaan Yang Sering Muncul Terkait Registrasi Kartu Prabayar
Dikirim oleh  yopie yopie Postedpada  02-11-2017 03:42 02-11-2017 03:42 47  Dibaca 47 Dibaca  0 Komentar 0 Komentar
printer
Pertanyaan Yang Sering Muncul Terkait Registrasi Kartu Prabayar

Jakarta. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mulai memberlakukan kewajiban registrasi bagi pelanggan kartu prabayar semua operator seluler, baik pelanggan baru atau yang sudah menggunakan kartu lama. Operator seluler diberi hak akses terhadap data kependudukan Ditjen Dukcapil Kemendagri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sebagaimana dikutip dari laman Dukcapil Kemendagri dan laman Tribunnews, untuk memberi kejelasan kepada masyarakat terkait registrasi tersebut, berikut beberapa pertanyaan yang sering muncul beserta jawabannya.